Sebanyak Lima Ribu Anak Tewas Terjatuh

CARITAnews - SETIAP tahun, lebih dari 5.100 anak-anak di Amerika mengalami cedera setelah jatuh dari jendela rumah yang mereka tempati. Bahkan, seperempat dari mereka tewas saat terjatuh. 

Data tersebut diperoleh dari hasil studi nasional yang dilakukan belum lama ini. Peneliti juga menemukan, selama 19 tahun angka tersebut menurun hanya sedikit.

Menurut  Dr Gary Smith dari The Nationwide Children's Hospital Columbus, Ohio ini perlu ditanggapi serius.

"Kami terus melihat masalah ini, terutama pada anak-anak muda, meskipun faktanya kita tahu bagaimana mencegahnya," ungkap Smith.

Seperti yang dilansir reuters, Senin (22/8), Antara 1990 dan 2008, diperkirakan 98.415 anak-anak muda berusia 18 tahun dirawat di rumah sakit karena mengalami cedera setelah jatuh dari jendela.

Sementara, dalam jurnal Pediatrics, Smith dan rekan-rekannya juga melaporkan sekitar 7,3 persen dari 100.000 anak mengalami cedera. Balita merupakan angka tertinggi mengalami kasus tersebut.

"Saat mereka membungkuk, tinggi pusat gravitasi mereka akan membuat mereka jatuh, biasanya kepala lebih dulu mengalami cedera.

Hampir separuh anak-anak  tersebut mengalami cedera pada kepala, tapi hanya dua dari 1.000 kasus yang fatal atau menyebabkan kematian. Dan sebagian besar dari mereka  jatuh dari lantai dua. 

“Di luar koto-kota besar anak tidak tinggal di apartemen malainkan di rumah”, ungkap Smith.

Smith juga menambahkan, untuk mencegahnya adalah dengan cara memastikan anak-anak tidak memiliki akses ke jendela.

Selain itu, cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan memberi pembatas pada jendela atau teralis.

sumber cnews

Surat Balasan SBY Tak Berlaku di Mata Hukum

CARITAnews - Secara yuridis, surat balasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Muhammad Nazaruddin tidak memiliki implikasi hukum apa pun.

Anggota Komisi Hukum Abu Bakar Al Habsyi menilai, meski dibuat oleh presiden sendiri, justru surat balasan itu tidak lebih dari kepentingan politik semata.

"Surat tersebut tidak bermuatan yuridis dan tidak dikenal pula dalam proses penegakan hukum di Indonesia," ujarnya Selasa (23/8).

Bila dilihat secara politis, surat Nazaruddin menimbulkan spekulasi karena posisinya adalah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Sementara SBY adalah dewan pembina di partainya. Apalagi, tersangka kasus dugaan suap Wisma Atlet SEA Games 2011 itu sudah menyebutkan banyak nama kader PD yang diduga terlibat kasus tersebut.

"Selama ini banyak orang internal partai disebut Nazar, maka spekulasi adanya sandera-menyandera timbul disini," tambahnya.

Yang dilakukan SBY dengan mengirim surat balasan juga dianggap aneh. Abu Bakar menilai SBY tidak konsisten sesuai perkataannya.

"Memang saya lihat surat ini agak aneh, bila sebelumnya Pak Djoko (Menkopolkam Djoko Suyanto) menyampaikan presiden tidak akan menjawab, malah ternyata jawaban itu dibacakan oleh Denny Indrayana (Staf Khusus Kepresidenan)," jelasnya.

Padahal, lanjut Abu Bakar, banyak surat-surat lain yang dikirim masyarakat namun tidak mendapat respon, misalnya surat-surat dari korban lumpur Lapindo.

Meskipun begitu, Ia berharap kasus surat menyurat ini jangan sampai larut di dalamnya, yang terpenting adalah bagaimana memeriksa orang-orang yang pernah disebut namanya oleh Nazaruddin.

"Ada atau tidak ada surat, Nazar bungkam atau tidak, KPK seharusnya memeriksa nama-nama yang sebelumnya sempat diungkap Nazar maupun disebut saksi dalam persidangan Rosa," tegasnya. 

sumber cnews

Kredit Petani Diputihkan

CARITAnews - PEMERINTAH berencana melakukan pemutihan Kredit Usaha Tani (KUT) bermasalah. Ini dilakukan untuk menghindari stagnasi para petani. Melalui pemutihan, roda perputaran usaha petani tetap berjalan. 

Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan agar jangan menilai pemutihan kredit itu sebagai sisi yang tidak mendidik, tapi lebih pada upaya untuk mendorong usaha mereka.

"Para petani itu mau membayar, bukan tidak mau membayar,  tapi mereka memang tidak berdaya. Nah, sementara mereka tidak berdaya, dan mereka mengakses permodalan tidak bisa, kan stagnan. Apakah kita akan begitu terus, tentu tidak, harus diselesaikan," tegas Menko Perekonomian Hatta Radjasa di Jakarta, Selasa (23/8).

Pemerintah akan menyelesaikan pembahasan pemutihan KUT karena ada beberapa opsi yang belum dimufakatkan. 

“Dukungan DPR juga sudah ada, jadi bukan sesuatu yang harus kita polemikkan. Nanti kalau dipolemikkan lagi, malah yang jadi korban adalah petani kita," ungkap Hatta.

sumber cnews